Rezim HTS menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 40%, menurut buletin terbaru dari Komite Tetap Penetapan Harga Produk Minyak Bumi dan Sumber Daya Mineral. Langkah ini memicu gelombang aksi protes di berbagai wilayah Suriah, termasuk Idlib, Hama, Raqqa, Deir al-Zor, dan Hasakah. Pihak rezim mengklaim kenaikan tersebut bersifat sementara, dengan mengutip tingginya biaya pengadaan BBM global dan perbaikan menyeluruh yang diklaim sedang berlangsung di kilang minyak Baniyas, sebagaimana dilaporkan oleh SANA.
Krisis ini terjadi di saat janji “pemulihan” ekonomi Suriah oleh HTS sejak jatuhnya Damaskus berulang kali dipamerkan melalui forum investasi, upacara penandatanganan, jabat tangan resmi, dan pengumuman kesepakatan bernilai miliaran dolar yang tidak pernah terealisasi.
Investasi dari Arab Saudi, Qatar, UEA, dan negara lainnya dipromosikan sebagai awal rekonstruksi, disertai janji-janji pembangunan bandara baru, pembangkit listrik, jaringan transportasi, proyek telekomunikasi, dan penciptaan ribuan lapangan kerja.
Namun, besarnya skala pengumuman tersebut tidak serta-merta mencerminkan implementasi di lapangan. Lembaga Carnegie menemukan keraguan serius mengenai sejumlah perusahaan yang terikat dalam paket investasi senilai $14 miliar tersebut, serta secara eksplisit memunculkan kemungkinan bahwa rekayasa kesepakatan semacam itu hanya berfungsi sebagai pencitraan visual (optics), “guna memberi kesan bahwa Suriah sedang berhasil menarik modal asing.”
Carnegie menulis: “Mengapa merekayasa kesepakatan semacam itu? Penjelasan paling sederhana adalah pencitraan, untuk memberikan kesan bahwa Suriah sedang menarik modal dari luar. Kemungkinan lain, pejabat pemerintah mungkin menerima uang suap (kickbacks) karena telah mempromosikan perusahaan-perusahaan tersebut, atau menggunakan nota kesepahaman (MoU) sebagai kedok untuk mengalihkan hak-hak pembangunan kepada pihak internal/orang dalam.”
πππΊπ―π²πΏ: π©π£π’π