Aksi protes massa dan kerumunan demonstran di jalanan Indonesia.

Oleh Brian Berletic

Indonesia, yang terletak di Asia Tenggara, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yakni 287 juta jiwa. Indonesia juga merupakan mitra dagang terbesar ke-12 China di dunia dan terbesar ketiga di Asia Tenggara setelah Vietnam dan Malaysia.

Indonesia juga memiliki posisi strategis karena berada di dekat Selat Malaka, jalur pelayaran penting yang dilalui oleh sebagian besar impor energi dan sumber daya China, sekaligus barang-barang ekspornya. Selat ini merupakan jalur perairan yang selama bertahun-tahun telah direncanakan dan dipersiapkan oleh AS untuk ditutup sebagai salah satu cara menerapkan apa yang disebut sebagai “blokade jarak jauh” (distant blockade) terhadap China.

Saat ini, AS telah menjalankan bentuk lain dari strategi “blokade jarak jauh” tersebut melalui invasi dan pendudukannya atas Venezuela, perang proksi melawan Rusia melalui Ukraina, serta berbagai peperangannya di Asia Barat—secara langsung terhadap Iran dan melalui proksinya, Israel dan Arab Saudi, masing-masing terhadap Lebanon dan Yaman. Secara keseluruhan, konflik-konflik ini telah memutus atau secara drastis mengurangi ekspor energi ke China.

Destabilisasi Indonesia atau pengambilalihan kendali politik atas negara ini akan melayani kepentingan AS dalam mengepung dan membendung China, baik melalui barisan proksi yang berada di bawah kendali AS maupun melalui sebuah busur destabilisasi yang menghalangi China menjalin kemitraan ekonomi, perdagangan, politik, dan militer yang dapat diandalkan.

Langkah tersebut juga akan memperkuat kemampuan AS untuk secara langsung maupun tidak langsung mengancam jalur pelayaran di Selat Malaka, sehingga memperluas cakupan strategi “blokade jarak jauh” terhadap China secara signifikan.

Atas semua alasan tersebut, ditambah keinginan AS secara umum untuk mencegah munculnya negara-bangsa independen yang kuat dan berpotensi menggerus dominasi AS, baik di tingkat global maupun regional, Washington berupaya melemahkan Indonesia melalui campur tangan politik secara luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya ini diwujudkan melalui aksi-aksi protes yang oleh media Barat secara kolektif dipromosikan sebagai gerakan “anak muda”, “Gen Z”, atau “yang dipimpin mahasiswa”. Polanya serupa dengan berbagai bentuk campur tangan AS di belahan dunia lainnya.

Mahasiswa, yang bahkan belum menyelesaikan pendidikan di bidang yang mereka pilih sebagai fokus kehidupan mereka, tidak memiliki sumber daya, pengalaman, maupun pengetahuan yang cukup untuk mengorganisasi gerakan berskala nasional yang mampu menantang, apalagi menggulingkan, tatanan politik yang sedang berkuasa. Sebaliknya, mereka justru berfungsi sebagai barisan massa bagi kepentingan-kepentingan yang memiliki kemampuan tersebut.

Penelusuran terhadap organisasi-organisasi yang mempromosikan dan membela aksi-aksi protes di Indonesia selama dua tahun terakhir memperlihatkan adanya jaringan luas media, organisasi “hak asasi manusia”, dan lembaga bantuan hukum yang didanai pemerintah AS. Jaringan ini bertugas mempromosikan dan memperkuat narasi tertentu, mengampanyekan aksi-aksi protes itu sendiri, serta memberikan dukungan dan pembelaan hukum kepada para demonstran beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Media yang Didanai AS di Indonesia dan Perannya dalam Memperkuat Campur Tangan AS

Campur tangan AS di Indonesia terungkap tahun lalu melalui sejumlah daftar yang memuat nama-nama organisasi media Indonesia tertentu yang mempromosikan aksi-aksi protes dan menerima pendanaan dari pemerintah AS dan/atau berbagai yayasan.

Organisasi-organisasi tersebut antara lain Tempo, Kompas, Tribunnews, Remotivi, New Naratif, dan Project Multatuli.

Pengakuan tersebut disampaikan oleh organisasi-organisasi itu sendiri dalam sebuah artikel Mongabay tahun 2025 berjudul “Without us, no scrutiny: Indonesia’s independent media count cost of US funding cuts” (Tanpa kami, tak ada pengawasan: Media independen Indonesia merasakan dampak pemangkasan pendanaan AS).

Artikel tersebut bukan hanya mengakui bahwa Remotivi, New Naratif, dan Project Multatuli menerima pendanaan pemerintah AS dalam jumlah signifikan melalui USAID dan National Endowment for Democracy (NED), serta bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk tetap beroperasi tanpa pendanaan tersebut. Artikel itu juga mengungkap bahwa “koordinator program” pemerintah AS membahas kebijakan editorial dengan organisasi-organisasi penerima hibah dan turut terlibat dalam menentukan apakah konten tertentu akan diterbitkan atau tidak.

Kompas, bahkan Jakarta Post, juga disebut sebagai bagian dari jaringan yang terkait dengan pendanaan AS tersebut.

Sementara itu, Tempo melalui situs webnya sendiri mengakui pernah menerima pendanaan AS melalui Media Development Investment Fund (MDIF). MDIF sendiri diakui sebagai produk pendanaan pemerintah-pemerintah Eropa serta Open Society Foundations milik George Soros.

Kompas, Tribunnews, dan Tempo termasuk di antara platform berita terbesar dalam ruang informasi Indonesia, bersama CNN Indonesia dan BBC News. Hal ini, menurut penulis, menunjukkan dominasi informasi AS di Indonesia sebagai bagian dari dominasi informasi AS yang lebih luas di seluruh dunia.

Organisasi-organisasi media yang didanai AS memainkan peran penting dalam membentuk, mempromosikan, dan memperkuat narasi serta slogan kelompok-kelompok oposisi yang didukung Washington. Karena menguasai porsi besar ruang informasi Indonesia, masyarakat Indonesia terus-menerus terpapar narasi tersebut. Hal ini memastikan semakin besarnya dukungan dan partisipasi publik dalam gerakan-gerakan oposisi yang didukung AS.

Indonesia, sebagaimana banyak negara lain di dunia, hampir sepenuhnya bergantung pada platform media sosial berbasis AS, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook milik Meta, serta X dan YouTube milik Google. Algoritma platform-platform tersebut memastikan bahwa sebagian besar konten yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berkaitan dengan kepentingan AS serta gerakan dan organisasi yang didukung Washington. Sebaliknya, pandangan yang berseberangan atau upaya untuk mengungkap campur tangan AS justru ditekan.

Sejak 2008, Departemen Luar Negeri AS telah mengorganisasi sebuah inisiatif yang mereka sebut “Alliance of Youth Movements” (Aliansi Gerakan Pemuda). Dalam inisiatif tersebut, mereka mengakui bahwa:

“Aliansi Gerakan Pemuda ini memiliki awal yang organik, dalam arti bahwa gerakan-gerakan pemuda dari seluruh dunia yang memanfaatkan media daring, seluler, dan digital sebenarnya telah saling berinteraksi untuk membahas praktik-praktik terbaik. Departemen Luar Negeri bertindak sebagai fasilitator untuk membantu memberikan struktur pada tren ini dengan menjalin kemitraan bersama entitas-entitas seperti Facebook, Howcast, Google, MTV, dan Columbia Law School.”

Mereka juga menyatakan:

“Tujuan Alliance of Youth Movements adalah mempelajari kisah-kisah keberhasilan ketika kaum muda menggunakan ruang daring sebagai sarana pemberdayaan untuk melawan kekerasan dan penindasan, merangkum praktik-praktik terbaik yang memungkinkan keberhasilan tersebut, serta menginspirasi terbentuknya gerakan-gerakan baru.”

Departemen Luar Negeri AS bersama mitra-mitra media sosial Baratnya tengah mempersiapkan jaringan kelompok oposisi di tingkat regional, yang kemudian dikirim kembali ke negara asal masing-masing untuk menciptakan destabilisasi dan, jika memungkinkan, menggulingkan pemerintahan di negara-negara tersebut atas nama pemerintah AS.

Pada 2011, New York Times melalui artikelnya berjudul “U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings” (Kelompok-kelompok AS Membantu Menumbuhkan Pemberontakan Arab), mengakui bahwa NED dan Departemen Luar Negeri AS berada di balik kelompok-kelompok oposisi yang mendorong gejolak regional.

Artikel yang sama secara khusus menyebut “pertemuan teknologi tahun 2008”—yakni Alliance of Youth Movements—yang disponsori Departemen Luar Negeri AS dan sejumlah platform media sosial berbasis AS. Dalam pertemuan tersebut, kelompok-kelompok oposisi yang terlibat dalam “Arab Spring” diajari menggunakan jejaring sosial dan teknologi seluler.

Di luar pelatihan dan pembekalan terhadap kelompok-kelompok oposisi yang didukung AS, platform media sosial berbasis AS juga menyalahgunakan monopoli mereka atas ruang informasi global untuk memfasilitasi campur tangan AS, bahkan peperangan.

Dalam sebuah artikel Independent tahun 2016 berjudul “Google planned to help Syrian rebels bring down Assad regime, leaked Hillary Clinton emails claim” (Google Berencana Membantu Pemberontak Suriah Menggulingkan Rezim Assad, Menurut Bocoran Email Hillary Clinton), diungkapkan bahwa:

“Sebuah perangkat interaktif yang dibuat Google dirancang untuk mendorong para pemberontak Suriah dan membantu menggulingkan pemerintahan Assad. Hal ini terungkap dalam email-email Hillary Clinton yang bocor, sebagaimana dilaporkan.”

Artikel tersebut kemudian melanjutkan:

“Email yang menjelaskan perangkat pelacak pembelotan tersebut diduga berasal dari Jared Cohen, penasihat Clinton hingga 2010 dan kini menjabat sebagai Presiden Jigsaw, yang sebelumnya dikenal sebagai Google Ideas, sebuah lembaga pemikir kebijakan milik perusahaan tersebut yang berbasis di New York.

Dalam sebuah email pada Juli 2012 kepada anggota tim Clinton, yang menurut dokumen yang dirilis WikiLeaks kemudian diteruskan kepada Menteri Luar Negeri itu sendiri, Cohen dilaporkan mengatakan: ‘Tim saya berencana meluncurkan sebuah perangkat pada hari Minggu yang akan melacak dan memetakan secara terbuka pembelotan di Suriah serta bagian-bagian pemerintahan yang menjadi asal para pembelot tersebut.’”

Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan media sosial berbasis AS menjalin hubungan langsung dengan pemerintah AS untuk mengawasi, membantu, dan memfasilitasi campur tangan AS, bahkan perang proksi, di negara-negara yang menjadi sasaran.

Rekayasa algoritma media sosial berbasis AS serta pengerahan aplikasi-aplikasi khusus yang dirancang untuk mempromosikan aksi-aksi protes yang didukung AS sekaligus menekan upaya-upaya untuk mengungkap atau menetralisasikannya merupakan kenyataan sehari-hari yang berlangsung di ruang informasi berbagai negara di seluruh dunia. Praktik ini secara langsung merugikan keamanan nasional negara-negara tersebut.

Media yang Didanai AS di Indonesia Menutupi Campur Tangan AS

Selain mendominasi ruang informasi Indonesia dan memanfaatkan ketergantungan Indonesia pada platform media sosial berbasis AS beserta penyalahgunaan algoritmanya untuk memanipulasi persepsi publik, media-media yang didanai AS di Indonesia juga terlibat dalam serangkaian serangan terkoordinasi terhadap individu-individu yang meneliti dan mengungkap aktivitas mereka.

Jakarta Post yang telah disebutkan sebelumnya, dalam sebuah artikel pada Juni 2026 berjudul “Media probe reveals disinformation behind ‘foreign-backed’ 2025 protests” (Investigasi Media Mengungkap Disinformasi di Balik Aksi Protes 2025 yang Disebut Didukung Asing), menyatakan:

“Sebuah studi kolektif mengenai tuduhan adanya pengaruh asing di balik gelombang aksi protes besar-besaran tahun lalu justru menemukan apa yang tampaknya merupakan kampanye disinformasi anti-Barat.”

Namun, artikel tersebut juga menyatakan (penekanan ditambahkan):

“Investigasi kolektif yang dilakukan oleh majalah Tempo, Kompas.com, Suara.com, Tribunnews.com, dan platform pemantau media sosial Drone Emprit, sebagai bagian dari program pengembangan media yang didukung Uni Eropa dan dijalankan oleh organisasi nirlaba internasional Internews, menemukan indikasi manipulasi dan campur tangan informasi asing (FIMI) yang bertujuan membingkai gelombang aksi protes besar-besaran tahun lalu seolah-olah didukung oleh pihak asing.”

Dengan kata lain, sebuah “investigasi” terhadap klaim mengenai campur tangan AS di Indonesia justru dilakukan oleh organisasi-organisasi media yang telah terverifikasi dan mengakui menerima pendanaan AS, sekaligus memperoleh tambahan pendanaan dari kepentingan asing lainnya, yakni Uni Eropa dan Internews.

Internews menerima pendanaan dari sejumlah pihak, antara lain Open Society Foundations, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, serta perusahaan-perusahaan media sosial berbasis AS yang terlibat dalam memfasilitasi campur tangan AS di seluruh dunia, termasuk Facebook dan Google.

Di bagian lain situs web resmi Internews sendiri terdapat halaman “About Internews” yang mengakui bahwa kegiatan organisasi tersebut “dijalankan sebagai mitra pelaksana jangka panjang USAID.”

Dengan demikian, “investigasi” tersebut, menurut penulis, hanyalah serangan terkoordinasi yang didanai pihak-pihak Barat terhadap mereka yang meneliti dan mengungkap campur tangan Barat di Indonesia yang dinilai nyata dan telah terverifikasi.

Jika digabungkan dengan upaya-upaya yang diakui telah dilakukan oleh lembaga pendanaan pemerintah AS seperti NED untuk menutupi pengungkapan informasi kepada publik, hal ini semakin memperlihatkan betapa penuh tipu daya dan jahatnya niat AS terhadap Indonesia secara umum, khususnya melalui pendanaan terhadap berbagai organisasi yang beroperasi dalam ruang sosial, politik, dan informasi Indonesia.

Demonstran Mahasiswa dan Organisasi Pembela Mereka yang Didanai AS

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga terungkap pernah menerima pendanaan dari pemerintah AS, Kanada, dan Australia sepanjang abad ke-21. Organisasi ini tercatat sebagai “mitra” Freedom Fund, yang pada gilirannya menerima pendanaan dari Departemen Luar Negeri AS.

YLBHI/LBH didirikan untuk memberikan bantuan hukum kepada kelompok-kelompok oposisi, individu, dan peserta gerakan yang didukung AS.

Selama aksi-aksi protes tahun lalu, organisasi ini menerbitkan sebuah pernyataan mengenai “hak untuk berdemonstrasi” yang turut ditandatangani oleh sederet organisasi lain yang juga didanai pemerintah AS, Eropa, dan berbagai yayasan Barat. Banyak di antaranya bahkan tidak berlokasi di Indonesia ataupun memiliki keterkaitan langsung dengan Indonesia.

Organisasi berikutnya dalam daftar setelah YLBHI/LBH adalah Asia Justice and Rights (AJAR). Meskipun berbasis di Indonesia, menurut laporan tahunan terbarunya, AJAR menerima pendanaan dari pemerintah-pemerintah Eropa serta Open Society Foundation.

Pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh Cambodian Center for Human Rights (CCHR), yang dalam pengungkapan-pengungkapan sebelumnya mengakui menerima pendanaan dari Departemen Luar Negeri AS, Kedutaan Besar Inggris, Uni Eropa, USAID, dan Freedom House, sebuah organisasi yang merupakan bagian dari jaringan pendanaan NED.

Salah satu kelompok mahasiswa yang paling sering disebut dalam aksi-aksi protes di Indonesia adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

YLBHI secara rutin mempromosikan—bersama media-media yang didanai AS—serta memberikan pembelaan hukum terhadap berbagai kegiatan dan aksi unjuk rasa yang “diorganisasi” oleh BEM UI, mulai dari 2021 hingga beberapa bulan terakhir.

Seperti halnya banyak organisasi “hak asasi manusia” atau “bantuan hukum” lainnya yang didanai AS, tindakan kekerasan oleh demonstran diabaikan atau dibenarkan, sementara setiap upaya aparat keamanan negara untuk menjaga ketertiban justru dikecam sebagai “pelanggaran HAM”.

BEM UI dan kelompok-kelompok mahasiswa lainnya tidak akan memperoleh pengakuan dan pengaruh secara nasional seperti yang selama ini diklaim tanpa dukungan jaringan besar organisasi media yang didanai AS, yang mempromosikan aktivitas mereka di seluruh ruang informasi Indonesia; tanpa platform media sosial berbasis AS yang mengendalikan algoritma distribusi informasi kepada masyarakat Indonesia; serta tanpa pembelaan hukum dari organisasi-organisasi yang didanai AS seperti YLBHI.

Korupsi, persoalan lingkungan, dan kesulitan ekonomi bukanlah masalah yang hanya terjadi di Indonesia, dan tidak serta-merta merupakan kesalahan pemerintahan Indonesia saat ini. Korupsi sistemik tidak muncul dalam semalam, begitu pula persoalan lingkungan.

Kesulitan ekonomi, termasuk kenaikan harga energi dan harga seluruh komoditas yang bergantung pada energi tersebut, sebenarnya merupakan dampak langsung dari perang agresi AS di seluruh Asia Barat. Perang itu dilancarkan sebagai upaya yang disengaja untuk memutus akses negara-negara lain di Asia terhadap pasokan energi murah dan andal dari kawasan tersebut, sekaligus menciptakan kondisi yang memicu keresahan di jalanan Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

Jauh dari sekadar gerakan spontan yang terdesentralisasi—sebagaimana halnya “Arab Spring” pada 2011—AS telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun jaringan-jaringan ini, menyusup dan mengambil alih kendali atas porsi besar ruang informasi Indonesia, bahkan turut berkontribusi secara langsung dan sengaja terhadap persoalan ekonomi nyata yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Dan seperti halnya “Arab Spring” pada 2011 atau “Euromaidan” di Ukraina pada 2014, apa pun yang diyakini akan dicapai masyarakat Indonesia ketika digiring turun ke jalan oleh organisasi-organisasi yang didanai AS, AS pada akhirnya hanya akan menghadirkan kesulitan dan penghinaan yang lebih besar bagi bangsa ini.

Aksi-aksi protes yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia tahun ini hanyalah kelanjutan dari aksi-aksi protes tahun lalu yang sebelumnya telah diungkap sebagai bentuk campur tangan yang didukung AS. Bahkan, pihak oposisi di Indonesia yang didukung AS tersebut memperoleh bantuan tambahan dari Barat untuk secara khusus menutupi campur tangan itu.

Aksi-aksi protes tersebut merupakan bagian dari kampanye regional yang lebih luas—yang sebelumnya disebut sebagai “Milk Tea Alliance”—dan merupakan upaya sengaja untuk menciptakan kembali “Arab Spring” yang direkayasa AS di seluruh Asia Tenggara. Tujuannya adalah mengepung China dengan kematian, kehancuran, dan destabilisasi yang sama seperti yang telah digunakan AS untuk mengepung Iran di Asia Barat sejak 2011.

AS sedang melancarkan perang global terhadap multipolarisme, yakni tatanan dunia multipolar. Bukan hanya terhadap negara-negara yang mengusulkan dan memimpin kebangkitan tatanan multipolar—seperti Rusia, China, dan Iran—melainkan juga terhadap semua negara yang berpotensi berkontribusi terhadap dan memperoleh manfaat dari tatanan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara terpenting di antara mereka.

Mengungkap campur tangan AS di Indonesia bukan hanya membantu mencegah bencana serupa dengan yang ditimbulkan oleh campur tangan AS di dunia Arab sejak 2011 atau di Ukraina sejak 2014. Hal itu juga merupakan langkah pertama untuk mengakhiri aktivisme yang telah dibajak oleh kepentingan asing dan menggantikannya dengan aktivisme yang nyata dan pragmatis, yang berpotensi membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia maupun negara-negara lainnya.

Mengabaikan bukti empiris mengenai keterlibatan pemerintah AS dalam mempromosikan, membela, dan mengambil keuntungan dari krisis politik di Indonesia, serta menyerah pada emosi yang sengaja dieksploitasi melalui narasi-narasi yang didanai AS dan dirancang secara sistematis untuk tujuan tersebut, hanya akan menambah Indonesia ke dalam daftar panjang negara yang telah dihancurkan AS dari dalam, tanpa perlu melepaskan satu peluru pun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *