Oleh Dr. Ustaz Muhsin Labib
Ilham Aliyev adalah presiden Azerbaijan yang membangun kekuasaan dengan watak seorang raja. Pada 2003, ia menggantikan ayahnya, Heydar Aliyev, sebagai presiden. Inilah awal dinasti politik yang terang-terangan: kekuasaan negara berpindah dari ayah kepada anak, seolah-olah jabatan presiden merupakan warisan keluarga yang tinggal menunggu giliran. Setelah berkuasa, Ilham memperpanjang masa jabatan melalui perubahan konstitusi, memperkuat kendali atas institusi negara, dan mempertahankan dominasi politiknya tanpa hambatan berarti. Azerbaijan memang bukan monarki menurut hukum, tetapi praktik kekuasaannya memperlihatkan bagaimana sebuah republik bisa dijadikan kedok bagi kerajaan keluarga. Mahkota tidak diperlukan jika kursi presiden dapat diwariskan dan kekuasaan dapat dipertahankan selama puluhan tahun, sementara konstitusi tinggal sebagai hiasan dinding.
Nepotisme Aliyev tidak berhenti pada pewarisan jabatan dari ayah kepada anak. Pada 2017, ia mengangkat istrinya, Mehriban Aliyeva, sebagai wakil presiden pertama. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden pertama adalah pasangan suami istri. Kekuasaan tertinggi negara ditempatkan dalam satu keluarga, bukan semata-mata melalui kompetisi terbuka yang memungkinkan warga memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan pertanggungjawabannya. Ini bukan urusan domestik sebuah keluarga. Jabatan publik bukan hadiah perkawinan, bukan warisan orang tua, dan bukan hak istimewa yang boleh dibagikan kepada orang terdekat. Ketika hubungan darah dan perkawinan menjadi bagian penting dari struktur kekuasaan, negara mulai menyerupai perusahaan keluarga yang pemiliknya tidak pernah merasa perlu mempertanggungjawabkan kepemilikannya kepada rakyat. Rakyat cukup menjadi penonton setia atas drama dinasti yang terus berlanjut.
Kerajaan politik itu berjalan beriringan dengan kerajaan ekonomi. Dua putri Ilham, Leyla dan Arzu Aliyeva, dikaitkan dengan jaringan bisnis internasional yang menurut investigasi The Sentry pada 2024 diperkirakan bernilai lebih dari US$13 miliar. Jaringan tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk properti, telekomunikasi, pertambangan, konstruksi, dan perhotelan. Investigasi Organized Crime and Corruption Reporting Project juga mengungkap kepemilikan properti mewah di London yang melibatkan ketiga anak Ilham dan orang-orang dekat keluarga tersebut, dengan nilai yang pernah mencapai sekitar US$700 juta. Angka-angka itu merupakan hasil investigasi atas aset dan jaringan bisnis, bukan putusan pengadilan yang menyatakan seluruh kekayaan tersebut ilegal. Namun, pertanyaan publiknya tetap tajam: bagaimana anak-anak seorang presiden dapat dikaitkan dengan kerajaan bisnis lintas negara bernilai luar biasa besar ketika ayah mereka menguasai pemerintahan? Keajaiban kewirausahaan keluarga penguasa memang selalu hadir tepat waktu, seolah-olah bakat bisnis diturunkan bersamaan dengan jabatan.
Lingkaran ekonomi keluarga itu juga meluas melalui keluarga Mehriban. Ayahnya, Arif Pashayev, dikaitkan dengan PASHA Holding, konglomerat besar Azerbaijan yang bergerak di sejumlah sektor, termasuk keuangan, konstruksi, dan perhotelan. Hubungan keluarga dengan berbagai kepentingan bisnis tersebut menimbulkan persoalan konflik kepentingan, terutama ketika sektor-sektor ekonomi bersinggungan dengan kebijakan pemerintah, kontrak, dan akses terhadap sumber daya. Tidak setiap hubungan bisnis membuktikan korupsi, dan kekayaan seseorang tidak otomatis merupakan hasil kejahatan. Namun, ketika keluarga penguasa berada di pusat pemerintahan sekaligus memiliki hubungan dengan jaringan bisnis besar, transparansi dan pengawasan independen menjadi mutlak. Tanpa keduanya, rakyat sulit mengetahui apakah keberhasilan bisnis diperoleh melalui persaingan yang sehat atau melalui keistimewaan yang lahir dari kedekatan dengan kekuasaan. Inilah persoalan mendasar dinasti Aliyev: batas antara kepentingan negara dan kepentingan keluarga menjadi kabur, hingga keduanya hampir tak dapat dibedakan.
Sementara keluarga penguasa berada di lingkaran politik dan ekonomi, oposisi, jurnalis independen, dan masyarakat sipil menghadapi tekanan. Pemilu tetap diselenggarakan, tetapi pemilu tidak otomatis membuktikan demokrasi ketika persaingan dibatasi dan kritik menghadapi risiko. Kekuasaan yang terkonsentrasi, perubahan aturan untuk memperpanjang masa jabatan, penempatan anggota keluarga di posisi strategis, serta jaringan bisnis yang terkait dengan elite penguasa memperlihatkan watak otoritarianisme. Aliyev tidak harus membubarkan semua institusi negara untuk mempertahankan dominasi. Ia cukup memastikan bahwa institusi tersebut tidak efektif membatasi kekuasaannya. Republik pun menjadi dekorasi konstitusional, sedangkan negara dijalankan melalui jaringan loyalitas politik dan kepentingan ekonomi. Inilah monarki tanpa mahkota: penguasa menyebut dirinya presiden, tetapi perilaku kekuasaannya menyerupai pemilik kerajaan yang menganggap negara sebagai warisan pribadi.
Kedekatan Aliyev dengan Israel menambah lapisan lain pada watak kekuasaan itu. Azerbaijan berbatasan langsung dengan Iran, namun justru membangun kemitraan strategis yang erat dengan Israel. Israel menjadi pemasok utama persenjataan Azerbaijan—drone, sistem pertahanan udara, rudal, dan peralatan militer lain yang terbukti efektif dalam perang Karabakh. Sebaliknya, Azerbaijan memasok minyak dalam jumlah besar ke Israel. Pada Januari 2026, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar bertemu Aliyev di Baku untuk membahas perluasan kerja sama di bidang energi, teknologi, pertanian, dan keamanan. Bahkan ada laporan pembukaan fasilitas produksi senjata Israel di Azerbaijan yang dihadiri Aliyev sendiri.
Dari sisi Iran, kedekatan ini patut dicurigai. Media dan pejabat Iran berulang kali menuduh Azerbaijan memberi ruang bagi aktivitas intelijen atau militer Israel di dekat perbatasan. Laporan CNN pada Juni 2026 menyebut Israel mengerahkan unit khusus, personel Mossad, dan pasukan operasi khusus ke wilayah selatan Azerbaijan selama perang dengan Iran—untuk pengumpulan intelijen, operasi drone, dan posisi dekat perbatasan. Azerbaijan menolak klaim itu. Namun, pola kerja sama yang sudah lama membuat tuduhan semacam itu terus muncul, termasuk spekulasi publik bahwa agen dan pelaku kerusuhan bisa menyusup lewat jalur yang sama. Bagi Aliyev, kedekatan dengan Israel memberi senjata modern, dukungan lobi di Washington, dan posisi tawar terhadap Iran. Bagi negara yang mayoritas Muslim dan berbatasan langsung dengan Iran, pilihan itu juga membawa risiko yang tidak kecil.
Kini, kebijakan seragam sekolah memperlihatkan sisi lain dari watak pemerintahannya. Aturan yang diberlakukan pada September 2026 mengenai keseragaman pakaian dilaporkan menyebabkan siswi berjilbab ditolak masuk sekolah karena jilbab dianggap tidak sesuai dengan ketentuan seragam. Walaupun aturan itu tidak secara eksplisit menyebut pelarangan jilbab, akibat penerapannya dapat membuat siswi harus memilih antara mempertahankan hijab dan mengikuti pendidikan.
Azerbaijan memang negara sekuler menurut konstitusinya, tetapi mayoritas penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim dan warisan budaya Islam mengakar kuat dalam masyarakat. Sekularisme semestinya menjamin netralitas negara, bukan menjadi dalih untuk menyingkirkan ekspresi keagamaan dari ruang pendidikan. Jika siswi harus melepas jilbab agar dapat masuk kelas, yang sedang dipertontonkan bukan kebebasan, melainkan pemaksaan ideologis. Penguasa yang membiarkan kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi dalam lingkaran keluarga, sekaligus menjaga hubungan hangat dengan Israel di perbatasan Iran, justru menuntut anak-anak perempuan biasa tunduk dalam urusan pakaian. Keluarga penguasa memperoleh keleluasaan di pusat politik, ekonomi, dan aliansi luar negeri, sementara siswi berjilbab menghadapi pintu sekolah yang tertutup. Sekularisme di sini tampak lebih sebagai senjata untuk menertibkan rakyat daripada prinsip yang mengikat penguasa.
Aliyev seolah ingin tampil lebih sekuler daripada Eropa, seakan-akan kemajuan diukur dari seberapa jauh simbol Islam dapat disingkirkan. Padahal, negara-negara Eropa sendiri memiliki pendekatan yang beragam terhadap jilbab dan kebebasan beragama. Kritik terhadap Aliyev tidak memerlukan dugaan yang belum dapat dibuktikan tentang motif luar negeri. Fakta yang lebih mendasar sudah cukup: negara tidak semestinya menghalangi pendidikan seorang anak hanya karena hijabnya, sementara penguasa sendiri menikmati kebebasan membangun dinasti keluarga dan kemitraan strategis dengan Israel.
Penolakan masyarakat terhadap kebijakan seragam bisa menjadi retakan serius pada kekuasaan Aliyev. Tidak ada jaminan bahwa satu kebijakan akan meruntuhkan sebuah rezim, tetapi penguasa yang meremehkan keyakinan dan martabat rakyatnya sendiri sedang mempertaruhkan stabilitas kekuasaannya. Jika penolakan siswi, orang tua, guru, dan masyarakat berkembang menjadi perlawanan yang lebih luas, aturan seragam dapat berubah menjadi simbol penolakan terhadap seluruh sistem kekuasaan.
Ilham Aliyev mewarisi jabatan dari ayahnya, menempatkan istrinya di pucuk pemerintahan, memimpin negara ketika anak-anaknya dikaitkan dengan kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar, dan menjaga hubungan hangat dengan Israel di tengah perbatasan dengan Iran. Namun, ia tidak mewarisi hak untuk memiliki Azerbaijan. Negara bukan pusaka keluarga, jabatan bukan warisan dinasti, dan rakyat bukan kawula yang harus tunduk kepada selera penguasa. Mahkota Ilham Aliyev mungkin tidak terlihat, tetapi ketika rakyat berhenti menganggap negara sebagai milik keluarganya, singgasana itu dapat mulai kehilangan penyangganya.