Selama lebih dari tiga dekade, patung Salahuddin berdiri di depan Benteng Damaskus untuk memperingati sang panglima yang membebaskan Baitul Maqdis (Al-Quds) dari tentara Salib pada tahun 1187.
Pada 10 Oktober, rezim HTS menyingkirkan monumen tersebut dengan klaim bahwa patung itu dipindahkan demi alasan “restorasi”, dengan lokasi akhirnya yang belum ditentukan.
Namun, di saat peringatan-peringatan atas perlawanan masa lalu Suriah dihapus dari kalender resminya dan pasukan pendudukan Israel terus merangsek maju ke wilayah Suriah, penyingkiran patung ini memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar.
Transkrip video:
Apa artinya ketika rezim HTS menyingkirkan patung seorang tokoh yang berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis (Al-Quds), sementara pendudukan Israel terus mencaplok wilayah Suriah? Pada 10 Oktober, pihak berwenang yang ditunjuk pasca-pergantian rezim mulai membongkar patung Salahuddin Al-Ayyubi dari posisi historisnya di luar Benteng Damaskus. Alasan resmi yang dikemukakan adalah restorasi dan penataan ulang, namun konteks politiknya membuat langkah ini sulit dipisahkan dari serangan yang lebih luas terhadap warisan sejarah Suriah. Salahuddin mengalahkan tentara Salib dalam Pertempuran Hattin pada tahun 1187 dan merebut kembali Baitul Maqdis. Di seluruh dunia Arab, warisannya merepresentasikan perlawanan terhadap pendudukan asing serta sejarah bersama bangsa Arab dan Islam.
Patung Salahuddin bukanlah satu-satunya simbol nasional yang berada di tengah kontroversi ini. Pada Juli 2025, monumen martir di Aleppo rusak saat dipindahkan dari Alun-Alun Saadallah al-Jabiri dengan dalih penataan ulang yang sama. Kemudian, pada Oktober 2025, rezim HTS menghapus Hari Martir—yang memperingati warga Suriah yang dieksekusi di bawah kekuasaan Ottoman pada tahun 1916—serta peringatan Perang Oktober dari kalender hari libur resmi Suriah, menurut laporan Syrians for Truth and Justice.
Namun, sementara pendudukan Israel memperluas keberadaannya di wilayah Suriah, rezim HTS tidak berusaha menghentikan invasi pasukan Israel (IDF) di seluruh wilayah Suriah selatan dan justru mengklaim niatnya untuk mengejar perundingan dengan entitas pendudukan di bawah mediasi Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa Israel tidak tertarik untuk bernegosiasi; mereka dapat dengan mudah merebut wilayah, menculik warga, menggeledah rumah-rumah, dan menduduki pos-pos strategis. Namun, transformasi rezim HTS yang menjadikan Suriah sebagai negara vasal yang kehilangan sejarah perlawanannya tidak berhenti pada pencabutan monumen-monumen tersebut.
Sejak berkuasa, mereka telah bergerak melawan gerakan-gerakan perlawanan Palestina, menahan para pemimpin perlawanan Palestina, serta membatasi aktivitas gerakan bersenjata yang dulunya beroperasi dari wilayah Suriah. Sementara itu, rezim tersebut telah memasuki perundingan yang dimediasi AS dengan pendudukan Israel dan menyambut delegasi, termasuk para pemegang paspor Israel, dengan dalih memulihkan keberadaan kaum Yahudi di Suriah. Di saat pasukan pendudukan Israel terus menduduki dan merangsek maju ke wilayah Suriah tanpa hambatan resmi apa pun.
Penghancuran Suriah tidak pernah sekadar soal keluarga Al-Assad. Hal itu murni merupakan serangan terhadap warisan perlawanan yang dijunjung tinggi oleh Suriah jauh sebelum mantan Presiden Hafez al-Assad dan kemudian putranya, Bashar al-Assad, berkuasa. Perang terhadap sejarah Suriah ini jatuh tepat di dalam proyek Washington untuk Timur Tengah baru, yang di dalamnya mencakup penjarahan dan penghancuran situs-situs bersejarah seperti Badmour. Dapatkah sebuah rezim mengklaim sedang memulihkan kedaulatan Suriah sementara mereka melemahkan perjuangan melawan pendudukan dan intervensi asing yang telah mendefinisikan generasi demi generasi dalam sejarah mereka?