Janji rezim HTS tentang “Suriah baru” datang bersamaan dengan pembatasan-pembatasan baru terhadap pendidikan perempuan.
Menurut aturan penerimaan Kementerian Pendidikan Tinggi Suriah, kaum perempuan dikecualikan dari berbagai program studi di Universitas Nasional Studi Pertahanan, termasuk hukum, ekonomi, sosiologi, teknologi informasi, dan disiplin ilmu teknik.
Pada Desember 2024, Aisha al-Dibs, yang ditunjuk sebagai kepala Kantor Urusan Perempuan setelah pergantian rezim, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa perempuan Suriah akan membantu membangun “sebuah negara baru, negara merdeka yang kita semua cita-citakan,” di saat ia justru memimpin kemunduran besar dalam hak-hak perempuan, setelah sebelumnya pendidikan tinggi digratiskan dan dapat diakses oleh seluruh laki-laki dan perempuan di bawah pemerintah berdaulat Suriah.
Selama berdekad-dekad, Washington dan sekutunya membingkai pergantian rezim di Suriah sebagai perjuangan demi kebebasan dan demokrasi. Namun, penguasa baru justru memberlakukan aturan-aturan yang membatasi kesempatan akademik bagi kaum perempuan.
Transkrip video:
Seperti apa bentuk Suriah yang “merdeka” (Free Syria) ketika kaum perempuan bahkan tidak bebas memilih apa yang ingin mereka pelajari? Rezim HTS di Suriah telah mengumumkan aturan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi tahun 2026-2027, yang diklaim berbasis prestasi. Namun, menurut tabel penerimaan resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, perempuan dikecualikan dari berbagai program studi di Universitas Nasional Studi Pertahanan, termasuk hukum, ekonomi dan administrasi, sosiologi, serta teknik mesin. Tampaknya, prestasi ada batasnya jika Anda adalah perempuan.
Dan ini tidak terjadi begitu saja secara mendadak. Pada Desember 2024, Aisha al-Dibs, yang ditunjuk sebagai kepala Kantor Urusan Perempuan setelah pergantian rezim, menyatakan bahwa perempuan tidak cocok untuk profesi tertentu dan oleh karena itu tidak akan diizinkan bertugas di militer. Sementara itu, juru bicara HTS Obaida Arnaoud mempertanyakan kelayakan perempuan untuk jabatan-jabatan negara tertentu berdasarkan kodrat biologis dan psikologis mereka.
Kini, peringatan mengenai visi rezim tersebut terhadap perempuan tercermin dalam aturan penerimaan resmi. Selama berdekade-dekade, Washington dan sekutunya mengklaim bahwa perang pergantian rezim mereka terhadap Suriah adalah demi membela kebebasan rakyat Suriah. Namun retorika ini tidak berbuat banyak untuk mencegah munculnya pembatasan-pembatasan baru di bawah rezim HTS.
Haruskah ada yang terkejut, mengingat HTS hanyalah rebranding dari Al-Qaeda? Sebelum pergantian rezim, universitas negeri di Suriah gratis bagi perempuan dan laki-laki di semua bidang studi. Sekarang, aturan resmi mengkhususkan seluruh program studi hanya untuk mahasiswa laki-laki. Inilah realita di balik pencitraan rebranding rezim HTS, sebuah Suriah yang diklaim “dibebaskan” namun kaum perempuannya dirampas hak atas kesempatannya dalam bidang akademik hanya karena jenis kelamin mereka.
Ini belum termasuk pembantaian yang dilakukan HTS terhadap kelompok minoritas agama dan pembiaran terhadap pendudukan Israel untuk menguasai wilayah Suriah yang luas. Jadi, merdeka untuk siapa?