Duta Besar AS untuk Turki sekaligus Utusan Khusus untuk Suriah, Tom Barrack, menyatakan pada hari Selasa lalu bahwa Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa ingin menormalisasi hubungan dengan Israel. Pada saat yang sama, ia menyerukan penghentian operasi militer Israel di Suriah seraya mempertanyakan apakah Washington harus mengintervensi untuk menghentikannya.
Berbicara di Forum Keamanan Global di Doha, Qatar, Barrack menyampaikan bahwa Sharaa telah mengelola situasi yang sulit dengan baik dan berupaya meyakinkan Israel bahwa pemerintahannya tidak menimbulkan ancaman.
“Presiden Sharaa, dalam pandangan saya, telah melakukan pekerjaan yang sangat baik di bawah situasi yang sangat sulit,” ujar Barrack, menggambarkan pesan yang ia yakini sedang dikirimkan oleh pemimpin Suriah tersebut kepada Israel. “Saya bukan ancaman, saya tidak memiliki masalah dengan Israel, saya ingin normalisasi dengan Israel,” tuturnya mengutip pernyataan Sharaa.
Barrack juga mendesak Israel untuk menghentikan operasinya di Suriah, seraya mengungkapkan keraguannya mengenai apakah Amerika Serikat harus mengintervensi untuk mengakhiri aksi tersebut. “Sudah waktunya untuk menghentikan ini [tindakan Israel di Suriah]. Saya tidak tahu apakah ini saatnya bagi AS untuk mengintervensi demi menghentikannya,” katanya.
Israel meningkatkan operasi militernya di Suriah menyusul penggulingan Assad pada 8 Desember 2024. Pasukan Israel memasuki “zona penyangga” yang didemiliterisasi di sepanjang Dataran Tinggi Golan dan mengambil posisi di Gunung Hermon sisi Suriah, di mana Israel menggambarkan pengerahan tersebut sebagai langkah keamanan sementara. Serangan-serangan Israel juga telah menargetkan situs-situs militer dan gudang senjata di seluruh negeri.
Transisi Politik Suriah
Barrack menyoroti transisi politik Suriah sebagai contoh bagaimana kelompok-kelompok yang dulunya dianggap sebagai musuh kini dapat diintegrasikan ke dalam struktur politik dan keamanan baru.
“Anda bisa melihat al-Nusra, yang pada satu titik merupakan organisasi teroris asing, dan pada 8 Desember menyaksikan transisi menjadi sesuatu yang dilihat banyak orang hari ini dan berkata: Itu adalah sebuah model,” ungkapnya.
Front al-Nusra merupakan kelompok jihadis yang muncul selama perang saudara Suriah dan sempat menyatakan kesetiaan kepada al-Qaeda sebelum akhirnya memisahkan diri dari jaringan tersebut. Pemimpinnya, Ahmad al-Sharaa, kemudian memimpin Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), kelompok Islamis yang memimpin ofensif hingga berhasil menggulingkan Assad.
Ia juga menyinggung integrasi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin etnis Kurdi ke dalam militer nasional Suriah sebagai hasil yang sebelumnya dianggap mustahil oleh banyak pihak. “Tidak ada yang pernah menyangka Anda bisa mengintegrasikan kembali SDF, entitas Kurdi ini, ke dalam militer nasional, dan itu terjadi,” kata Barrack.
Damaskus dan pasukan yang dipimpin Kurdi menandatangani kesepakatan pada 10 Maret 2025 untuk mengintegrasikan lembaga militer dan sipil SDF ke dalam negara Suriah. Namun, implementasinya menghadapi penundaan di tengah perselisihan mengenai syarat-syarat integrasi dan masa depan otonomi daerah Kurdi.
Barrack Pertanyakan Intervensi AS
Secara terpisah, Barrack menyampaikan keraguan atas efektivitas intervensi AS sebelumnya di Timur Tengah, seraya menyinggung keterlibatan Washington dalam apa yang ia gambarkan sebagai 23 pergantian rezim di seluruh kawasan luas tersebut. “Setiap kali kita mencoba mengintervensi, mengubah figur atau rezim, itu tampaknya selalu menjadi sebuah kesalahan,” tegasnya. Ia juga mempertanyakan nilai intervensi AS di Yaman, dan menggambarkannya sebagai hal yang tampaknya “tidak berguna.”
Pernyataan Barrack muncul di saat Washington menghadapi ketegangan yang terus berlanjut dengan Iran dan mempertimbangkan prospek penyelesaian diplomatik. Ia mengatakan Presiden Donald Trump tetap terbuka untuk bernegosiasi dengan Teheran dan bahwa Amerika Serikat lebih menyukai solusi diplomatik ketimbang eskalasi militer lebih lanjut.
𝘀𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿: 𝗟’𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗧𝗼𝗱𝗮𝘆