Melansir laporan The Cradle, dalam sebuah pernyataan pada 10 Agustus, Sekretaris Jenderal Gerakan Nujaba Irak, Akram al-Kaabi, menolak upaya untuk membenarkan penyelarasan kebijakan Irak dengan kebijakan AS, khususnya terkait Unit Mobilisasi Populer (PMU) dan kelompok perlawanan. Beliau mempertanyakan argumen yang menyebut bahwa Irak harus menghindari konfrontasi dengan Washington hanya karena AS mengendalikan pendapatan dari penjualan minyak Irak, seraya bertanya: “Bagaimana mungkin sebuah negara berdaulat menyerahkan ekonomi dan kekayaannya kepada penjahat dan pencuri yang arogan?” Beliau menegaskan bahwa Irak harus merebut kembali kedaulatannya, membangun saluran alternatif untuk menjual minyaknya, dan menerima pembayaran secara langsung dari pembeli alih-alih membiarkan AS memonopoli proses tersebut.
Kaabi juga mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri AS yang menyebutkan bahwa “investasi AS di Irak adalah bagian dari keamanan nasional AS,” dengan menegaskan bahwa pernyataan tersebut mengonfirmasi proyek Washington yang bertujuan “untuk merampok kekayaan Irak dengan kedok investasi.” Beliau menekankan bahwa menghadapi kebijakan ini adalah “salah satu tanggung jawab utama perlawanan Irak,” seraya menambahkan: “Kami tidak akan tinggal diam menghadapi penjarahan kekayaan rakyat Irak, dalam bentuk apa pun atau dengan dalih apa pun.”