𝗢𝗹𝗲𝗵 𝗗𝗿. 𝗨𝘀𝘁𝗮𝘇 𝗠𝘂𝗵𝘀𝗶𝗻 𝗟𝗮𝗯𝗶𝗯
Ketika Benjamin Netanyahu hendak berbicara di Majelis Umum PBB, puluhan delegasi memilih meninggalkan ruang sidang. Di tengah gelombang walk out itu, Uni Emirat Arab dan Bahrain tetap berada di dalam ruangan, sementara Maroko juga tidak tercantum dalam daftar 77 negara yang dihitung pihak Israel sebagai delegasi yang tidak hadir atau meninggalkan ruangan. Tiga negara Arab ini memiliki satu kesamaan politik yang mencolok: hubungan resmi dengan Israel dan sistem kekuasaan yang tidak memberikan rakyat kendali penuh atas pergantian kekuasaan nasional.
UEA bukan negara yang pemerintah nasionalnya lahir dari pemilihan rakyat secara kompetitif. Kekuasaan tertinggi berada pada para penguasa tujuh emirat yang bersifat turun-temurun, partai politik dilarang, dan pemilu hanya berlangsung secara terbatas untuk lembaga penasihat federal. Bahrain juga merupakan monarki turun-temurun, sementara Maroko memiliki pemilu multipartai tetapi kekuasaan Raja dan istana tetap sangat dominan dalam struktur politik negara.
Di sinilah ironi politiknya menjadi sangat tajam. Ketika puluhan delegasi meninggalkan Netanyahu, tiga negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel tidak tampil dalam barisan tersebut. Mereka berbicara atas nama negara, tetapi tidak melalui mandat rakyat yang lahir dari kompetisi politik yang sepenuhnya bebas. Yang tetap duduk di ruangan itu adalah representasi rezim, bukan hasil keputusan rakyat melalui mekanisme demokrasi yang terbuka.
Lebih jauh lagi, ketiga negara tersebut memiliki sejarah, budaya, agama, dan masyarakat yang jauh lebih kompleks daripada keputusan para penguasanya. Palestina bukan sekadar isu diplomatik bagi masyarakat Arab. Palestina menyentuh sejarah, identitas, agama, dan kesadaran kolektif kawasan. Ketika semua unsur itu tidak memperoleh ruang yang memadai dalam menentukan kebijakan luar negeri, normalisasi dengan Israel akhirnya menjadi keputusan elite yang tidak otomatis dapat disebut sebagai suara rakyat.
Inilah bagian paling pahit dari pemandangan di PBB: ketika banyak negara memilih berdiri dan meninggalkan Netanyahu, beberapa rezim Arab memilih tetap duduk. Kursi itu mungkin mewakili pemerintah mereka. Tetapi pertanyaannya sederhana: apakah kursi itu benar-benar mewakili suara rakyatnya?