Oleh Noor Naim
Seorang pengemudi taksi berusia 40 tahun di Mesir mengemudi siang dan malam demi mencukupi kebutuhan hidup. Dalam benaknya, ia tahu bahwa di seberang perbatasan darat yang artifisial, sebuah genosida sedang berlangsung di negara tetangganya. Ia sadar betul bahwa truk-truk penuh bantuan sedang mengantre untuk memasuki Gaza. Setelah seharian bekerja keras, ia membeli roti baladi. Percakapan tentang kelaparan di Gaza terdengar di mana-mana di toko roti lokal—sebagaimana halnya dengan para penumpangnya dan keluarganya. Di malam hari, ia membuka Facebook dan seketika kewalahan oleh foto dan video jasad pria, wanita, dan anak-anak Palestina. Ia mengunggah komentar singkat yang menghormati para syuhada Palestina. Keesokan harinya, ia mendapati bahwa unggahannya telah dihapus karena melanggar panduan Meta.
Kata syahid, yang diterjemahkan sebagai martir atau saksi, sebelumnya menjadi alasan atas tindakan penghapusan konten terbanyak di platform milik Meta dibandingkan kata lainnya.
Dalam karya monumental Gayatri Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, ia berargumen bahwa kelompok yang paling termarginalkan dan tertindas tidak dapat bersuara, didengar, atau mewakili diri mereka sendiri di dalam kerangka kerja dan struktur kekuasaan Barat yang mengontrol pertukaran pengetahuan.
Sebagai teks post-kolonial yang fundamental, gagasan Spivak mengenai politik keterwakilan tetap sangat relevan bagi platform digital saat ini. Hari ini, kebebasan bersuara tidak hanya dimediasi oleh pemerintah dan lembaga, tetapi juga oleh perusahaan teknologi swasta yang algoritmanya menentukan suara mana yang diamplifikasi dan suara mana yang disensor.
Sensor Meta
Pada April 2025, Drop Site News memublikasikan investigasi besar mengenai apa yang mereka sebut sebagai “operasi sensor massal terbesar dalam sejarah modern.” Berdasarkan data platform, ditemukan bahwa atas permintaan pemerintah Israel, Meta secara sistematis menghapus unggahan di Instagram dan Facebook yang mengkritik Israel atau bahkan yang menunjukkan dukungan samar terhadap Palestina.
Menurut Drop Site, pengguna yang paling banyak disasar berasal dari negara-negara mayoritas Arab dan Muslim, dengan 12 negara teratas yang terdampak meliputi: Mesir (21,1%), Yordania (16,6%), Palestina (15,6%), Aljazair (8,2%), Yaman (7,5%), Tunisia (3,3%), Maroko (2,9%), Arab Saudi (2,7%), Lebanon (2,6%), Irak (2,6%), Suriah (2%), dan Turki (1,5%).
Drop Site menunjukkan bahwa Meta telah mematuhi 94% permintaan penghapusan (Takedown Requests/TDR) yang diajukan oleh Israel sejak 7 Oktober 2023. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Israel adalah pengaju permintaan penghapusan terbesar di dunia, yang berujung pada penghapusan lebih dari 90.000 unggahan, dengan rata-rata waktu eksekusi dalam 30 detik.
Meta juga memperluas penghapusan otomatis sejak 7 Oktober, yang mengakibatkan sekitar 38,8 juta unggahan tambahan dihapus, diblokir, atau ditekan secara otomatis di Facebook dan Instagram sejak akhir 2023.
Menempatkan angka-angka ini dalam konteks sejarah yang lebih luas menyoroti peningkatan moderasi konten terkait Israel selama dekade terakhir. Berdasarkan angka yang pertama kali diungkapkan oleh Kementerian Kehakiman Israel, Facebook mematuhi sekitar 95% permintaan penghapusan dari Israel pada tahun 2016. Pada saat itu, para pejabat Israel melaporkan telah mengajukan sekitar 158 permintaan serupa dalam periode terbatas pada tahun tersebut.
Sembilan tahun kemudian, skala dan otomatisasi moderasi konten telah meluas secara signifikan, di mana Meta menekan jutaan unggahan secara otomatis agar sejalan dengan kepentingan Israel.
Tahun 2016 merupakan tahun penting bagi hubungan Israel dengan Facebook. Jordana Cutler bergabung dengan perusahaan tersebut sebagai Direktur Kebijakan Publik untuk Israel di Meta. Sebagai mantan penasihat senior Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ia menjabat sebagai penghubung antara Meta dengan lembaga-lembaga Israel, badan pemerintah, serta organisasi Yahudi selama dekade terakhir.
Pada tahun 2024, laporan dari The Intercept menuding bahwa ia berulang kali menandai berbagai unggahan dari kelompok-kelompok seperti Students for Justice in Palestine di bawah kebijakan “Organisasi dan Individu Berbahaya” milik Meta. Pada tahun yang sama, Meta juga memperbarui pendekatan ujaran kebenciannya secara terbuka terhadap serangan kepada kelompok “Zionis”, karena kebijakan ujaran kebencian Meta dapat memperlakukannya secara ambigu sebagai kata pengganti (proxy) untuk “Orang Yahudi” atau “Orang Israel”.
Baru-baru ini, investigasi oleh The Intercept mengungkapkan bahwa Israel juga meminta Meta untuk menyensor konten mengenai perang terhadap Iran.
Sensor dari rezim-rezim Arab
Di seluruh dunia Arab, kritik terhadap Israel semakin disensor dan diawasi. Pengguna di tiga negara yang paling sering terdampak oleh tindakan moderasi Meta—Mesir, Yordania, dan Palestina—juga berisiko menghadapi hukuman penjara karena mengkritik Israel.
Di Mesir, rezim telah membatasi segala bentuk ekspresi penentangan publik. Menurut Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), rezim telah melimpahkan 64 orang ke persidangan dalam dua kasus Keamanan Negara pada tahun 2025. Kasus pertama melibatkan 14 terdakwa, termasuk seorang anak-anak, yang ditangkap pada Oktober 2023 setelah berusaha berdemonstrasi membela Gaza. Pemerintah membangkitkan kembali undang-undang kolonial Inggris tahun 1914 untuk menjerat para terdakwa dengan tuduhan berpartisipasi dalam kerumunan tanpa izin. Para demonstran tersebut telah mendekam dalam tahanan selama lebih dari dua tahun.
Kasus kedua berkaitan dengan sekelompok individu yang ditangkap karena pesan dalam obrolan grup pribadi di media sosial. Grup ini berorganisasi untuk mengumpulkan donasi bagi upaya bantuan di Gaza. Di antara mereka terdapat Ahmed Bahgat Ezzat, seorang pengembang perangkat lunak yang dilabeli jaksa sebagai buronan, meskipun keluarganya mengklaim bahwa ia dihilangkan secara paksa setelah ditahan oleh petugas keamanan berpakaian preman pada Mei 2024. Sejak saat itu, ia tidak pernah terdengar lagi kabarnya. EIPR mencatat bahwa penuntutan ini merupakan bagian dari pola yang lebih luas, dengan setidaknya 19 kasus Keamanan Negara melibatkan lebih dari 130 terdakwa yang dituduh mendukung Palestina, termasuk anak-anak dan lansia.
Di negara lain yang bertetangga dengan Palestina, Yordania melakukan hal serupa dengan memenjarakan warganya atas aktivitas pro-Palestina di media sosial. Pada Maret 2026, seorang insinyur Yordania, Daham Al-Amoush, meninggal dunia saat mogok makan di penjara akibat unggahan media sosialnya yang mendukung Gaza serta kritiknya terhadap pemerintah Yordania. Kasusnya menarik perhatian publik kembali terhadap tahanan Yordania lainnya yang dipenjara karena mendukung Gaza, termasuk rekan sesama insinyur, Muhammed Saleh dan Ayman Ajjawi.
Di wilayah pendudukan Palestina dan Tepi Barat, aktivitas media sosial telah menjadi alasan pemenjaraan dan penyiksaan oleh otoritas Israel selama bertahun-tahun. Pada tahun 2015, sebanyak 470 warga Palestina ditangkap atas tuduhan “hasutan” akibat unggahan Facebook mereka. Setelah Oktober 2023, sensor media sosial mengambil bentuk baru di mana pasukan IDF melakukan penggerebekan tengah malam di Tepi Barat untuk menangkap warga Palestina atas aktivitas media sosial mereka.
Pada Februari 2026, polisi Israel menangkap dua pria Palestina atas dugaan hasutan daring dalam penangkapan terpisah di Tepi Barat. Selama penggerebekan tersebut, IDF menempelkan selebaran di dekat rumah kedua tersangka, memperingatkan warga bahwa agen intelijen Israel mengawasi aktivitas media sosial warga Palestina. Selebaran itu berbunyi: “Bahkan selama bulan Ramadan, pasukan intelijen Israel tetap memantau apa yang Anda lakukan di internet. Anda telah diperingatkan.”
Berbagai rezim Arab juga berusaha menekan ekspresi penentangan terhadap perang AS-Israel terhadap Iran, termasuk Bahrain. Mengingat rekam jejak represinya yang panjang terhadap mayoritas populasi Syiah di negara itu, otoritas Bahrain pada Maret tahun ini menghubungi orang tua dari Mohammed Abdul-Mohsen al-Mousawi untuk menanyakan apakah mereka telah menerima jasad putra mereka. Sembilan hari sebelumnya, keluarga Mohammed kehilangan kontak dengannya setelah ia ditahan oleh otoritas. Saat menerima jasadnya, keluarganya melaporkan menemukan tanda-tanda penyiksaan yang jelas.
Kematian Al-Mousawi terjadi di tengah tindakan keras yang lebih luas oleh rezim Bahrain terhadap warga negara yang berdemonstrasi secara damai atau menggunakan media sosial untuk menyuarakan pandangan mereka mengenai perang AS-Israel terhadap Iran. Otoritas, bagaimanapun, menuduh al-Mousawi melakukan mata-mata—sebuah klaim yang ditolak tegas oleh keluarga dan kelompok hak asasi manusia.
Mengapa bersuara itu penting
Tahun ini, saat umat Muslim Syiah di seluruh dunia memperingati tragedi Asyura di tengah latar belakang agresi AS-Israel terhadap Iran serta kampanye genosida dan pembersihan etnis Israel yang terus berlanjut di Lebanon dan Palestina, kata-kata Ali Shariati di ambang Revolusi Iran kembali bergema. Dalam pidatonya di hadapan rakyat Iran, ia berkata bahwa “Bagi setiap revolusi, ada dua wajah: darah dan pesan. Seseorang harus memilih antara darah atau pesan, menjadi seperti Husain atau seperti Zainab.”
Sayyidah Zainab adalah saudari dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad yang syahid pada hari Asyura karena menolak tunduk kepada penguasa zalim. Setelah kematian saudaranya, Zainab meneruskan pesan kematian Husain di ruang sidang Khalifah Umayyah.
Merujuk kembali pada pertanyaan Gayatri Spivak – “Can the Subaltern Speak?” – akademisi Noor Zaidi menyatakan bahwa dalam peristiwa Karbala, tokoh-tokoh yang paling termarginalkan dan tersingkirkan, terutama kaum perempuan, mampu bersuara. Sosok Sayyidah Zainab, yang menyaksikan pembantaian massal, tetap menjaga ingatan tentang keluarga nabi saat ia ditawan dan dipenjarakan di dalam penjara bawah tanah Damaskus.
Bersuara itu sendiri menantang struktur kekuasaan dengan menegaskan kehadiran; kehadiran di ruang-ruang yang justru menjadi sasaran upaya penghapusan secara terus-menerus. Zainab berdiri tepat di tempat di mana Yazid menginginkan keheningan. Setelah menyaksikan pembunuhan saudaranya, Imam Husain, para sahabatnya, dan anggota keluarganya karena menolak tunduk pada ketidakadilan, ia bisa saja menyerah pada efek menakutkan dari kekerasan tersebut. Alih-alih diam, ia bersuara di ruang sidang Damaskus, menegaskan kehadiran yang ingin dipadamkan oleh kekerasan Yazid.
Hari ini, terdapat ironi besar dalam kenyataan bahwa kata yang paling banyak disensor adalah syahid. Penghapusan ini mengambil dua bentuk pembungkaman. Tanpa adanya pembicara yang meneruskan ingatan tentang orang yang terbunuh sebagai saksi atas ketidakadilan, kehidupan mereka yang gugur akan lenyap ke dalam ruang hampa sejarah.
Orang-orang Arab didehumanisasi di dalam media arus utama dan dibungkam oleh rezim mereka sendiri. Yang taruhannya di sini adalah ketidakmampuan seluruh populasi untuk menceritakan pengalaman mereka pada platform yang paling mudah diakses.
Kebebasan bersuara membentuk identitas pembicara maupun mereka yang menerimanya. Oleh karena itu, penolakan atas hak bersuara bukan sekadar penekanan terhadap ekspresi, melainkan penekanan terhadap identitas itu sendiri. Bagi dunia Arab, yang identitas budayanya terikat erat dengan keluhuran bahasa Arab dan tradisi sastranya, penolakan ini merupakan bentuk perampasan yang menghantam fondasi paling mendasar dari kepribadian kolektif mereka.
* Catatan: tulisan ini diterjemahkan dan disarikan dari sebuah artikel di TMJ News Network yang berjudul “Can the Arab speak?“