Mengapa AS Tinggalkan SDF: Di Balik Pembubaran Milisi Kurdi Suriah

𝙇𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖𝙝 𝙒𝙖𝙨𝙝𝙞𝙣𝙜𝙩𝙤𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙙𝙚𝙠𝙖𝙩𝙞 𝘿𝙖𝙢𝙖𝙨𝙠𝙪𝙨 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙪𝙖𝙩 𝙎𝘿𝙁 𝙩𝙚𝙧𝙥𝙖𝙠𝙨𝙖 𝙗𝙚𝙧𝙩𝙖𝙬𝙖𝙧-𝙢𝙚𝙣𝙖𝙬𝙖𝙧 𝙙𝙚𝙢𝙞 𝙢𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙩𝙖𝙝𝙖𝙣𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙞𝙨𝙖-𝙨𝙞𝙨𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙖𝙧𝙪𝙝𝙣𝙮𝙖 𝙙𝙞 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙨𝙩𝙧𝙪𝙠𝙩𝙪𝙧 𝙣𝙚𝙜𝙖𝙧𝙖 𝙎𝙪𝙧𝙞𝙖𝙝.

Pembubaran Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin kelompok Kurdi pada 25 Agustus memicu pertanyaan besar: mengapa Washington menyetujui pembongkaran salah satu formasi militer terbesar di Suriah tersebut, hampir 11 tahun setelah pembentukannya dengan dukungan AS di wilayah timur laut negara itu?

Untuk memahami keputusan tersebut, kita perlu menengok kembali kondisi saat pembentukan SDF pada Oktober 2015 serta fungsi militer dan ekonomi yang diembannya.

Kendali atas Suriah timur laut menempatkan sebagian besar cadangan minyak dan gandum negara itu di luar jangkauan langsung Damaskus. Hasakah, Deir Ezzor, dan Raqqa menyimpan ladang minyak utama dan lahan pertanian produktif, yang memberikan milisi sokongan AS tersebut kendali signifikan atas sumber daya vital bagi perekonomian Suriah.

Hal ini pada gilirannya membantu Washington menekan pemerintahan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad secara ekonomi dengan membatasi akses Damaskus terhadap minyak dan gandum. Secara terbuka, Washington membenarkan kemitraannya dengan SDF melalui kampanye militer melawan ISIS.

ISIS sebelumnya telah menguasai sebagian besar wilayah Suriah timur dan menjadikan Kota Raqqa sebagai ibu kotanya di Suriah. SDF merebut kota tersebut pada tahun 2017 dan menumbangkan kantong wilayah terakhir teroris itu di Baghouz pada Maret 2019. Pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, tewas dalam serangan kilat AS kemudian pada tahun yang sama, tepatnya bulan Oktober.

Konsekuensinya, SDF menguasai wilayah yang sangat luas di ketiga kegubernuran tersebut, meskipun tidak pernah menguasai ketiganya secara penuh.

Pada saat pemerintahan Assad runtuh pada Desember 2024, kondisi yang menopang kemitraan tersebut telah berubah secara substansial. ISIS telah kehilangan kekhalifahan teritorialnya, meskipun sel-sel bergerilyanya masih beroperasi. Hubungan Washington yang kian erat dengan otoritas baru di Damaskus semakin memperlemah urgensi untuk mempertahankan SDF sebagai angkatan bersenjata yang berdiri sendiri.

Berjarak sekitar 20 bulan antara runtuhnya Assad dan pembubaran SDF. Namun, komitmen untuk reintegrasi telah dituangkan secara tertulis hanya dalam kurun waktu tiga bulan setelah pemerintah lama tumbang.

Pada 10 Maret 2025, Komandan SDF Mazloum Abdi dan Presiden transisi Suriah yang menobatkan dirinya sendiri, Ahmad al-Sharaa, menandatangani kesepakatan untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga sipil dan militer di wilayah timur laut ke dalam struktur negara Suriah. Pasal keempat dalam kesepakatan itu menetapkan: “Integrasi seluruh lembaga sipil dan militer di Suriah timur laut ke dalam jajaran administrasi negara Suriah, termasuk pos perbatasan, bandara, serta ladang minyak dan gas.”

Kesepakatan tersebut menetapkan prinsip dasar integrasi, namun menyerahkan teknis pelaksanaannya tanpa ketetapan final. Negosiasi sempat mengalami kebuntuan terkait struktur angkatan bersenjata, wewenang otoritas lokal, serta jaminan yang dituntut SDF sebelum menyerahkan independensinya.

Serangan militer pemerintah pada Januari 2026 secara drastis memangkas wilayah kekuasaan dan daya tawar SDF. Kesepakatan susulan yang diumumkan pada akhir bulan itu kemudian mengatur tata cara gencatan senjata serta tahapan integrasi militer dan administratif.

Bassam Ishak, perwakilan Washington dari Dewan Demokratik Suriah (SDC)—sayap politik SDF—membenarkan bahwa kondisi di balik kemitraan dengan AS telah berubah secara radikal. Pergeseran inilah, ungkapnya kepada The Cradle, yang menjelaskan mengapa Washington justru mendorong pembubaran SDF dan peleburannya ke dalam lembaga-lembaga negara.

Kemitraan tersebut pada dasarnya adalah kerja sama militer dan keamanan melawan ISIS, jelas Ishak. Hubungan itu bukanlah komitmen terbuka tanpa batas dari AS untuk melindungi entitas politik atau militer yang independen di Suriah timur laut.

Setelah runtuhnya Assad, Ishak menyebut bahwa Washington kian menganggap pemerintah pusat yang baru mampu secara bertahap memikul tanggung jawab untuk memerangi ISIS serta mengelola perbatasan, penjara, dan kamp-kamp pengungsian. Alasan untuk mendukung kekuatan militer yang terpisah otomatis meredup. Perwakilan SDC tersebut menambahkan:

Washington kini memiliki tujuan yang lebih besar: menstabilkan Suriah dan mencegah kembalinya perang saudara. Keberadaan dua angkatan bersenjata, dua lembaga keamanan, dan dua otoritas di lapangan membawa risiko konfrontasi berkepanjangan antara Damaskus dan SDF, atau bahkan konflik yang lebih luas yang melibatkan Turki. Oleh karena itu, AS lebih memilih untuk mencapai penyelesaian yang memungkinkan lembaga-lembaga negara kembali ke Suriah timur laut, seraya berusaha memastikan partisipasi komunitas di wilayah tersebut dan melindungi sebagian hak-hak mereka.

Saat ditanya apakah SDF telah melakukan konsesi mendasar dari tuntutan awal integrasinya, Ishak membenarkan hal tersebut, terutama jika dibandingkan dengan proyek politik mereka dalam bentuk sebelumnya.

SDF melepaskan keberadaannya sebagai kekuatan militer independen. Otoritas Otonom kehilangan sebagian besar independensi efektifnya, menyudahi model pemerintahan politik dan militer terpisah di wilayah luas Suriah.

Kendati demikian, Ishak memandang hasil ini sebagai upaya untuk mempertahankan pengaruh melalui lembaga negara, setelah upaya untuk mempertahankannya di luar sistem menjadi tidak realistis. Sejumlah kader SDF telah masuk ke dalam lembaga militer, keamanan, dan politik, sementara hak-hak budaya dan bahasa Kurdi mendapatkan pengakuan yang lebih luas.

Konsesi tersebut mencerminkan peta kekuatan pasca-perkembangan militer pada awal 2026, ujarnya. Sudah menjadi jelas bahwa AS tidak akan berkonfrontasi dengan Damaskus atau Turki demi mempertahankan posisi SDF seperti sedia kala.

Pimpinannya dihadapkan pada pilihan: melanjutkan konfrontasi yang dapat membawa kekalahan lebih lanjut, atau bernegosiasi untuk mengonversi sisa kekuatan militer dan politik mereka menjadi posisi di dalam sistem baru Suriah.

Di bawah kebijakan baru Washington, Ishak percaya bahwa komunitas di Suriah timur laut harus mengamankan masa depan mereka dari dalam struktur negara Suriah.

Sebelum menyetujui syarat-syarat integrasi, SDF sempat mengincar pemerintahan desentralisasi yang akan mempertahankan wewenang lokal secara signifikan di area kendalinya. Sementara itu, tuntutan politik Kurdi mencakup pengaturan federal yang sebanding dengan Wilayah Kurdistan di Irak. Secara militer, SDF ingin masuk ke dalam angkatan darat Suriah dalam kesatuan kohesif yang mampu mempertahankan tingkat otonomi internal tertentu.

Tuntutan mereka juga mencakup perlindungan konstitusional bagi bahasa Kurdi, pengajarannya di sekolah-sekolah, serta pengakuan atas hari-hari besar budaya Kurdi sebagai libur resmi.

Sumber daya alam menjadi fokus utama lainnya. SDF mengincar pembagian hasil pendapatan minyak untuk menopang lembaga-lembaga di wilayah timur laut. Abdi telah menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan minyak kepada Damaskus, dengan syarat kekayaan tersebut didistribusikan secara adil ke seluruh kegubernuran di Suriah.

Pengaturan yang akhirnya disepakati memberikan otonomi yang jauh lebih terbatas, berdampingan dengan jatah posisi di dalam pemerintahan negara dan pengakuan atas beberapa hak budaya.

Pada pertengahan Agustus, pejabat SDF Mahmoud Barkhodan menyatakan sekitar 10.000 pejuang telah masuk ke dalam angkatan darat Suriah, dengan jumlah yang berpotensi mencapai 12.000 personil. Perkiraan sebelumnya sempat menempatkan kekuatan SDF hingga mencapai 100.000 personil, meskipun Barkhodan membantah angka tersebut.

Abdi diangkat menjadi penasihat presiden. Sipan Hemo, mantan komandan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) yang menjadi tulang punggung SDF, diangkat menjadi wakil menteri pertahanan untuk wilayah timur.

Tokoh-tokoh yang terhubung dengan SDF juga mendapatkan posisi gubernur Hasakah dan jabatan wakil direktur keamanan internal di kegubernuran tersebut.

Keputusan di bidang pendidikan yang diterbitkan pada 27 Agustus memberikan alokasi tiga jam pelajaran bahasa Kurdi dan satu jam pelajaran aktivitas per minggu di wilayah-wilayah di mana warga Kurdi membentuk porsi populasi yang signifikan.

Langkah-langkah ini menyusul dekrit bulan Januari yang mengakui bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional, mengizinkan pengajarannya, mengesahkan Nawruz sebagai hari libur nasional, serta menyelesaikan krisis pencabutan kewarganegaraan yang dipicu oleh sensus Hasakah tahun 1962. Kebijakan ini belum sepenuhnya menuntaskan tuntutan akan jaminan konstitusional; pengumuman pembubaran ini pun belum menyelesaikan seluruh aspek integrasi. Wakil Gubernur Hasakah Ahmad al-Hilali menyatakan pada 26 Agustus bahwa implementasi masih terus berjalan, dengan sejumlah isu krusial yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Peran Turki tidak dapat dipisahkan dari pembubaran SDF. Ankara menganggap organisasi tersebut sebagai ancaman keamanan nasional karena keterkaitannya dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah bertempur melawan negara Turki selama berdekade-dekade.

Oleh karena itu, berakhirnya SDF sebagai kekuatan independen memenuhi tujuan jangka panjang Turki. Namun bagi Israel, konsolidasi pemerintah Damaskus yang selaras dan erat dengan Ankara justru memicu kekhawatiran berbeda di tengah persaingan pengaruh kedua negara di Suriah.

Keputusan Washington untuk mendukung integrasi menjadi faktor penentu bagi nasib SDF. Peneliti urusan strategis Mohammad Hussein Moussawi memandang pembubaran SDF sebagai bagian dari upaya penataan ulang urusan internal Suriah, yang dimulai dengan runtuhnya pemerintahan Assad dan meluas ke formasi-formasi bersenjata di wilayah lain di negara tersebut.

Ia menunjuk pada langkah-langkah sebelumnya, termasuk pembongkaran Brigade Kedelapan pimpinan Ahmad al-Awda—sebuah formasi militer yang kuat di Deraa—serta upaya otoritas baru untuk menancapkan kendali di wilayah pesisir Suriah. Pembubaran dan integrasi brigade tersebut diumumkan pada April 2025.

Bagi Moussawi, tumbangnya Assad mengakhiri kegunaan SDF sebagai instrumen tekanan ekonomi terhadap pemerintahannya. Prioritas Washington kemudian bergeser ke arah pembentukan otoritas pusat yang mampu menjalankan kendali penuh atas wilayah Suriah.

Ia berargumen bahwa pendekatan ini bertentangan dengan preferensi Israel, namun kepentingan AS tetap mengungguli ketika kalkulasi kedua pemerintah tersebut berselisih jalan.

Pemerintahan AS, dalam penilaiannya, menginginkan negara Suriah yang terpusat yang dapat melayani kepentingannya dalam tatanan keamanan regional, seraya memungkinkan Washington untuk mengurangi komitmennya dan memberikan perhatian lebih besar pada Rusia dan Tiongkok.

Sebaliknya, ia berargumen bahwa Israel berusaha mencegah kemunculan tatanan politik dan keamanan yang stabil yang mampu menopang angkatan bersenjata yang kuat dan bersatu di perbatasannya.

Dengan dibubarkannya SDF, perhatian kini beralih ke Garda Nasional di Kegubernuran Sweida, Suriah selatan. Berafiliasi dengan pemimpin spiritual Druze Hikmat al-Hijri, entitas ini tetap berada di luar otoritas Damaskus dan dilaporkan telah menerima dukungan keuangan dari Israel.

Moussawi memperkirakan nasibnya akan mengikuti logika yang sama. Garda Nasional, menurutnya, hanya akan bertahan selama para penyokong luarnya masih menganggapnya berguna. Keberadaan SDF selama hampir 11 tahun tidak memberikan jaminan bahwa Washington akan mempertahankannya begitu prioritas AS telah berubah.

* Catatan: tulisan ini diterjemahkan dan disarikan dari sebuah artikel di The Cradle yang berjudul “Why Washington’s Kurdish-led proxy became expendable“